Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Pendidikan Berkualitas Tahun 2025 Menggunakan Metode Self-Organizing Maps

Abstrak

Akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan standar hidup masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan sosial, pendidikan berkualitas tidak hanya mencakup prestasi akademik tetapi juga pengembangan keterampilan, nilai-nilai, dan karakter yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai provinsi dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan beberapa indikator pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan meliputi Rata-rata Tahun Sekolah, Tingkat Melek Huruf, Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tingkat Pendaftaran Bruto, Tingkat Pendaftaran Netto, dan Kualifikasi Guru. Data dianalisis menggunakan normalisasi dan diikuti dengan pengelompokan menggunakan metode Self-Organizing Map (SOM) sebagai teknik pembelajaran tanpa pengawasan dalam penambangan data. Jumlah klaster ditetapkan menjadi dua kelompok yang mewakili provinsi dengan tingkat kualitas pendidikan yang relatif lebih tinggi dan lebih rendah. Hasil pengelompokan dievaluasi menggunakan ukuran validasi internal, yaitu indeks konektivitas, indeks siluet, dan indeks Dunn. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pendidikan dasar dan melek huruf relatif baik; Namun, kesenjangan masih tetap ada dalam rata-rata tahun sekolah, akses TIK, dan partisipasi dalam pendidikan menengah dan tinggi. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa 35 provinsi termasuk dalam kelompok yang mewakili kualitas pendidikan yang relatif lebih tinggi, sementara 3 provinsi termasuk dalam kelompok yang mewakili kualitas pendidikan yang relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pendidikan secara keseluruhan relatif tinggi, kesetaraan pendidikan di berbagai wilayah tetap menjadi tantangan signifikan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan yang lebih seimbang dan inklusif.